Detak — Pengelolaan belanja negara pada semester II-2026 diharapkan bergeser dari sekadar meningkatkan realisasi anggaran menuju agenda belanja berkualitas yang hasilnya terasa nyata bagi perekonomian. Pemerintah juga menegaskan upaya pemerataan belanja sepanjang tahun agar dampak fiskal lebih stabil.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara semester I-2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari target Rp3.842,7 triliun. Angka itu tumbuh 17,8% secara tahunan dan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.298,6 triliun serta transfer ke daerah Rp357,4 triliun.

Kinerja APBN Semester I

Realisasi belanja pemerintah pusat naik 29,4% year on year dari Rp1.003,6 triliun pada semester I-2025 menjadi Rp1.298,6 triliun pada 2026. Komponen belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp658,9 triliun, didorong oleh program bantuan sosial seperti bantuan iuran jaminan kesehatan, kartu sembako, program keluarga harapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Belanja non-K/L mencapai Rp639,7 triliun, terutama untuk pembayaran subsidi, kompensasi, dan pembayaran kurang bayar tahun 2025, serta pembayaran THR dan pensiun. Transfer ke daerah terealisasi Rp357,4 triliun atau 51,6% dari pagu APBN 2026, mengalami kontraksi 11,2% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Tuntutan Belanja Berkualitas

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai persoalan utama APBN 2026 bukan sekadar defisit, melainkan kualitas belanja yang dibiayai defisit tersebut. Menurutnya, prioritas belanja harus dibuktikan lewat hasil yang terukur.

“Ukurannya harus berupa penurunan biaya logistik, penciptaan lapangan kerja, penguatan manufaktur, stabilisasi harga pangan, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan daya beli rumah tangga,”

Achmad mengingatkan risiko bila APBN terlalu dominan sebagai mesin pertumbuhan sementara sektor produktif belum kuat. Ia menekankan pentingnya permintaan rumah tangga yang sehat bagi industri pengolahan dan manufaktur.

Ia menyoroti posisi kelas menengah yang rentan secara fiskal: tidak selalu masuk penerima bantuan sosial, namun menjadi pembayar pajak dan penanggung kenaikan biaya hidup. “Jika defisit melebar sementara manfaat belanja tidak sampai pada kelompok ini, maka APBN gagal menjalankan fungsi distribusinya,” ujar Achmad.

Achmad mengusulkan agar tambahan belanja difokuskan pada sektor dengan efek pengganda tinggi dan program penciptaan lapangan kerja. Ia juga merinci target belanja sektoral: belanja pangan untuk menurunkan volatilitas harga dan memperkuat pendapatan petani; belanja energi untuk mengurangi kerentanan impor dan beban subsidi jangka panjang; belanja infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik; serta belanja pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

“Belanja untuk industri harus terhubung dengan kandungan lokal, hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok nasional,” tambahnya.

Pandangan Ekonom

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai indikator keberhasilan belanja adalah dampaknya terhadap investasi baru, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan multiplier effect yang nyata.

“Semester II adalah fase konsolidasi. Konsolidasi bukan berarti mengurangi dukungan terhadap perekonomian, tetapi memastikan setiap tambahan belanja benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang terukur,”

Fakhrul menyatakan kualitas belanja lebih penting daripada besarnya belanja. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja dan deregulasi untuk mempermudah peran sektor swasta harus diutamakan. Meski proyeksi defisit negara diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun pada akhir 2026—dengan penerimaan diperkirakan Rp3.208,1 triliun dan belanja Rp3.942,4 triliun—ia menilai target tersebut masih realistis jika disiplin fiskal meningkat di semester II.

Fakhrul menekankan perlunya perencanaan matang, koordinasi lintas kementerian, dan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap program: “Kita perlu bergeser dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi mengejar outcome. Pasar akan jauh lebih menghargai APBN yang efisien, terukur, dan konsisten dibandingkan APBN yang hanya ekspansif tetapi sulit dievaluasi dampaknya.”

Langkah Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bekerja memastikan belanja negara lebih merata sepanjang tahun. Ia menunjuk peningkatan penyerapan belanja semester I-2026 menjadi 43,1% dibandingkan 38,8% pada periode sama tahun lalu sebagai bukti upaya pemerataan tersebut.

Purbaya menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat dipakai untuk mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional, termasuk pembayaran gaji aparatur, THR, dan program bantuan sosial. Ia menyebutkan penyaluran transfer ke daerah saat ini berjalan on track dan akan terus dipantau agar realisasi berjalan lebih cepat di semester kedua.

Dalam situasi defisit melebar, para ahli mengusulkan spending review cepat terhadap belanja kementerian dan lembaga untuk memangkas pos tidak mendesak seperti perjalanan dinas, seremonial, pengadaan tidak prioritas, program tumpang tindih, dan proyek dengan manfaat rendah. Anggaran yang dibebaskan diharapkan digeser ke program yang menjaga daya beli, menciptakan kerja, dan memperkuat produksi domestik.