Detak — Industri alas kaki Indonesia mencatat peningkatan nilai ekspor sejak 2020, namun sejumlah persoalan domestik disebut menggerus daya saing dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda memaparkan nilai ekspor yang bergerak naik: US$ 4,8 miliar pada 2020, US$ 6,1 miliar, lalu melonjak ke US$ 7,7 miliar pada 2022 sebelum turun menjadi US$ 6,436 miliar pada 2023. Ekspor kembali pulih menjadi US$ 7,2 miliar pada 2024 dan tumbuh 9,54% (year-on-year) pada 2025 menjadi US$ 7,9 miliar.

Regulasi dan Perizinan Memakan Waktu

Billie menyatakan meski nilai ekspor hampir mencapai US$ 8 miliar, ekspor sepatu Vietnam saat ini tiga kali lipat dibandingkan Indonesia. Salah satu akar masalah menurutnya adalah proses perizinan yang panjang, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin operasional lain yang kerap memakan waktu bertahun-tahun.

Pengusaha juga mengeluhkan tumpang tindih aturan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta ketentuan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L). “Itu semua tidak bersimplifikasi ketika sudah ada SNI tapi ada juga K3L, tapi ada juga TKDN. Semua tidak terintegrasi,” ujar Billie.

Persaingan Tidak Seimbang

Billie menyoroti maraknya produk impor ilegal yang dijual di pasar dan platform marketplace. Produk tersebut dinilai tidak membayar pajak, tidak memenuhi standar, dan tidak mematuhi regulasi, sehingga menciptakan kondisi persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha lokal.

“Produk-produk impor ilegal tersebut dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar maupun platform marketplace, sering kali dengan model yang sama seperti produk yang dibuat oleh industri dalam negeri,” kata dia.

Masalah Keuangan dan Biaya Produksi

Sektor juga menghadapi masalah restitusi pajak, di mana dana milik pelaku industri sering tertahan lama di pemerintah. Menurut Billie, perusahaan telah melakukan pembayaran di muka sehingga modal kerja mereka ikut tertahan. “Kami berharap kebijakan seperti ini dapat diperbaiki atau dihapuskan,” ujarnya.

Dari sisi biaya, industri mengalami kenaikan biaya tenaga kerja. Billie menegaskan pihaknya tidak meminta upah murah, melainkan menekankan perlunya keseimbangan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja serta sistem yang ramah investasi namun tetap menyerap tenaga kerja.

Impor Bahan Baku dan Regulasi Valuta

Ketergantungan pada bahan baku impor, seperti kulit dan kain, juga menjadi hambatan. Proses Persetujuan Teknis (Pertek) di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sering dianggap panjang. Setelah tiba di pelabuhan, perbedaan klasifikasi tarif dengan otoritas kepabeanan kerap muncul.

Billie menyinggung pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah. Aprisindo mendukung penggunaan rupiah untuk transaksi domestik, tetapi untuk perdagangan internasional dan pembelian bahan baku impor, transaksi umumnya menggunakan dolar AS karena industri hulunya belum tersedia di dalam negeri. Ia menyebut relaksasi yang diberikan pada transaksi tersebut hanya diperpanjang satu tahun, sementara sektor lainnya mendapat relaksasi lebih panjang.

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir, dengan kuartal pertama 2026 mencatat pertumbuhan 5,61%. Namun, menurutnya peningkatan angka pertumbuhan belum diikuti perluasan kelas menengah dan daya beli.

Fithra menyebut jumlah kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Rata-rata saldo tabungan juga menurun; berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), rata-rata saldo yang semula sekitar Rp 3 juta pada 2019 turun menjadi Rp 1,67 juta per Februari 2026.

Menurut Fithra, solusi jangka panjang adalah memperkuat sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan daya saing. “Job and prices bagaimana kita bisa mencari solusi atas job and prices? Sekali lagi industri. Kita bangun industri,” ujarnya.