Detak — Bank Pembangunan Asia (ADB) memperingatkan lonjakan harga energi global bisa mendorong kenaikan tajam beban subsidi pemerintah Indonesia. Dalam proyeksi ADB, biaya subsidi Indonesia berpotensi meningkat dari 2,4% terhadap PDB pada 2024 menjadi 3,2% pada 2026 jika tekanan harga energi berlanjut.

ADB menyampaikan proyeksi itu dalam laporan Economic Forecasts for Asia and the Pacific: July 2026, dengan catatan dampak fiskal kenaikan harga energi berbeda antarnegara dan paling berat dirasakan oleh negara yang selama ini memberikan subsidi energi besar-besaran.

ADB menilai kebijakan menetapkan harga energi di bawah harga pasar atau memberikan subsidi dapat membantu rumah tangga dan pelaku usaha dalam jangka pendek, namun berisiko membebani anggaran negara terutama bila harga energi global tetap tinggi.

“Di Indonesia, kenaikan harga minyak bumi dapat meningkatkan biaya subsidi dari 2,4% PDB pada tahun 2024 menjadi 3,2% (untuk prospek 2026),” tulis ADB.

ADB menegaskan perlunya kehati-hatian dalam penerapan subsidi, khususnya di negara dengan keterbatasan ruang fiskal dan kondisi pembiayaan yang sempit. Lembaga itu juga mendorong pengurangan subsidi bahan bakar fosil sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mendorong efisiensi energi.

Rekomendasi ADB mencakup pengutamaan bantuan sementara dan tepat sasaran untuk melindungi kelompok rentan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal, misalnya bantuan tunai terarah dan subsidi transportasi umum. “Untuk menjaga ruang fiskal dan ketahanan energi jangka panjang, langkah-langkah tersebut sebaiknya dihentikan seiring meredanya tekanan harga, bukan dibiarkan menjadi hak permanen,” tegas ADB.

Realisasi Subsidi Dan Kompensasi Naik 44,4%

Sejalan dengan tekanan harga energi, pemerintah mencatat lonjakan realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pada semester I-2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu APBN 2026.

Nilai tersebut meningkat 44,4% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp161,4 triliun. Dari total Rp233 triliun, anggaran subsidi tercatat Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun.

“Subsidi dan kompensasi sampai dengan semester I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp233 triliun atau 52,1% dari APBN, untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Purbaya menjelaskan peningkatan realisasi disebabkan oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume penyaluran BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.

Selain itu, realisasi subsidi nonenergi meningkat terutama karena lonjakan pembayaran subsidi pupuk. Dari sisi penyaluran, hampir seluruh komoditas dan program subsidi mengalami pertumbuhan dibandingkan semester I-2025.

  • Volume penyaluran BBM bersubsidi naik 7,8%.
  • LPG 3 kilogram meningkat 2,0%.
  • Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1%.
  • Volume pupuk bersubsidi melonjak 21,4%.
  • Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat 3,6%.