Detak — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tidak akan menandatangani rancangan undang-undang bipartisan tentang keterjangkauan perumahan yang telah disetujui oleh Kongres. Keputusan ini disampaikan sebagai bentuk protes terhadap kegagalan Senat mengesahkan paket aturan pemilu yang menjadi agenda utamanya.

Meski menolak menandatangani, RUU perumahan tersebut tetap dapat menjadi undang-undang tanpa tanda tangan presiden jika tidak ada aksi lain dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Trump menyatakan, “Saya menahan tanda tangan sebagai bentuk protes karena Senat Amerika Serikat tidak mampu mengesahkan SAVE America Act,” lewat unggahan di media sosial pada Jumat (10/7/2026).

RUU perumahan itu mendapat dukungan lintas partai dan memuat beberapa kebijakan utama, antara lain menghapus atau mempercepat kajian lingkungan untuk sejumlah proyek pembangunan rumah serta membatasi jumlah rumah tapak siap huni yang dapat dimiliki oleh investor besar dari Wall Street.

Sebelumnya, Trump membatalkan secara mendadak rencana penandatanganan RUU yang dijadwalkan pada 24 Juni. Pembatalan tersebut dilakukan untuk menekan anggota Partai Republik agar segera meloloskan SAVE America Act.

Menurut penjelasan yang disampaikan mengenai SAVE America Act, rancangan aturan itu mewajibkan warga menunjukkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar sebagai pemilih. RUU itu juga mengatur pembentukan basis data pemilih nasional dengan menggunakan catatan dari pemerintah negara bagian.

Trump selama ini berulang kali mengklaim terjadi kecurangan secara luas dalam pemilu AS, meskipun klaim tersebut tidak didukung bukti yang disebut tidak memadai.

Secara prosedural, setelah sebuah RUU diserahkan kepada presiden, ia memiliki waktu 10 hari untuk menandatangani atau menggunakan hak veto. Jika presiden tidak mengambil salah satu tindakan tersebut dalam tenggang waktu itu, RUU akan otomatis menjadi undang-undang tanpa tanda tangan.

Pada 29 Juni, Trump juga menyebut RUU perumahan itu “sangat membosankan” jika dibandingkan dengan rancangan undang-undang pemilu yang didorongnya.